Cura Pessoal

Cura Pessoal

JAKARTA, KOMPAS.com – Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi. Terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat anomali politik dan demokrasi.

Moeldoko terpilih melalui kongres luar biasa (KLB) yang memulai kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

“Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa mengatakan sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim,” kata peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam pembicaraan Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021) motorvista.com.

KLB sebetulnya bukan hal baru. Sejumlah partai politik pernah mengadakan KLB. Namun, KLB Partai Demokrat menilai tidak lazim karena tidak mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta menghasilkan pihak eksternal partai sebagai ketua umum. “Untuk tentu pegiat politik, pegiat demokrasi, intelektual, akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan,” ujar Siti Zuhro. Siti Zuhro menilai penunjukan Moeldoko menandakan nilai-nilai, moral, dan etika politik sudah meminggirkan.

Terlebih lagi, Moeldoko merupakan seorang pejabat aktif untuk lingkaran pemerintahan. “Ini melarang keras, menurut saya, itu tidak perlu belajar untuk menjadi sarjana politik, ilmu politik, yang seperti itu sudah tidak etis,” katanya.

Jika Manuver Tanpa Izin Jokowi, Moeldoko Dinilai Din Syamsuddin Layak Dipecat Halaman all - Kompas.com

Jokowi harus bicara

Terkait manuver yang Moeldoko lakukan, Siti Zuhro berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo mesti angkat bicara. Ia mengatakan, langkah Moeldoko itu akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, pihak Istana, ataupun Jokowi sendiri. Sebab, keterlibatan Moeldoko dalam konflik Demokrat tidak bisa lepas dari posisinya sebagai orang untuk lingkaran terdekat Jokowi. “Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada untuk Demokrat ini secara saksama. Tidak boleh ada pembiaran dari Istana,” katanya.

Hal senada mengungkapkan peneliti Centre for Strategis and International Studies (CSIS) Arya Fernandes. Ia mengatakan, Jokowi juga harus bicara untuk menekankan pentingnya nilai dan etika dalam berdemokrasi. “Presiden harus bicara soal pentingnya menjaga nilai dan etika demokrasi,” kata Arya saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021). Arya menilai, manuver Moeldoko akan menjadi persoalan karena KLB menggelar kubu kontra-AHY tidak memenuhi persyaratan yang mengatur AD/ART Partai Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, sikap diam Jokowi dapat menandakan perbuatan Moeldoko memang membiarkan oleh Kepala Negara.

Menurut Andi, Moeldoko tidak mungkin bermanuver tanpa seizin atau sepengetahuan Jokowi. Sebab, mantan Panglima TNI itu merupakan salah satu pejabat yang berada untuk lingkaran terdekat Jokowi. “Kalau betul itu melakukan dan kemudian tidak ada dan membiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi membiarkan kejadian-kejadian semacam ini, membiarkan terjadinya intervensi dari orang yang sedang berkuasa,” kata Andi. Oleh karena itu, Andi meminta penjelasan dari pihak Istana, apakah manuver itu benar-benar kepentingan pribadi atau ada kaitannya dengan pemerintah. “Kita menunggu sebenarnya apa yang ingin mengatakan oleh Pak Jokowi, kita sudah kirim surat kok tapi sampai sekarang tidak ada jawaban,” ujarNya.

Sikap pemerintah

Hingga hari ini , Jokowi belum angkat bicara soal kisruh Partai Demokrat. Namun, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, hingga kini pemerintah masih mengakui kepengurusan Partai Demokrat yang mempunyai pemimpin oleh AHY.

Pengakuan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020. Mahfud menjelaskan, AD/ART tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Partai Demokrat. “Karena logika hukum juga logika masyarakat, jadi kita ndak boleh main-main. Jadi AD/ART yang sah itu sampai sekarang ke Kemenkumham yang diserahkan tahun 2020, itu nanti dasar utamanya,” ujar Mahfud dalam keterangan video, Minggu (7/3/2021).